Pemerataan Listrik Bagi Masyarakat yang ada di Desa-Desa Terpencil

Tarik Subsidi, Terangi Negeri

Memenuhi kebutuhan energy listrik adalah vital untuk menggerakan roda pembangunan dan kemajuan ekonomi masyarakat. Dan hal ini harus menjadi prioritas Presiden terpilih Jokowi dan wakilnya Jusuf Kalla. Di bidang listrik dalam visinya presiden terpilih mengusung percepatan program membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi dan air berkapasitas 10.000 MW. Program lainnya adalah menargetkan rasio elektrifikasi penyediaan listrik mencapai 100 persen pada 2019 dan mengkonversi penggunaan BBM kepada gas dan energi terbarukan untuk pembangkit listrik PLN. Program lain Jokowi-JK yaitu mengatasi kelangkaan listrik, mengurangi biaya produksi dan menghilangkan subsidi listrik.

Untuk menambah infrastruktur ketenagaan listrik terkait dengan pemerataan program penambahan listrik bagi masyarakat yang ada di desa-desa terpencil, sejak 1 Juli lalu, pemerintah kembali menghapus subsidi listrik dengan menyesuaikan kenaikan tarif harga listrik (TTL). Kali ini ada 6 golongan yang dihapus subsidinya, sebelumnya yang dihapus oleh pemerintah adalah subsidi listrik untuk golongan 1-3 go public dan 1-4 pada 1 Mei lalu.

Untuk menambah infrastruktur ketenaga listrikan terkait dengan peme-rataan program penambahan listrik bagi masyarakat yang ada di desa-desa terpencil, sejak 1 Juli lalu, pemerintah kembali menghapus subsidi listrik dengan menyesuaikan kenaikan tarif tenaga listrik (TTL).

Seperti diketahui, kebijakan penghapusan subsidi ini dilakukan secara bertahap setiap dua bulan yang diberlakukan mulai 1 Juli hingga 1 November. Keenam golongan tersebut mulai dari industri I-3 non go public, rumah tangga R-2 (3.500 VA s.d 5.500 VA), pemerintah P-2 (diatas 200 kVA), rumah tangga R-1 (2.200 VA), penerangan jalan umum P-3 dan rumah tangga R-1 (1.300 VA). Kebijakan penghapusan subsidi ini juga telah disetujui Komisi VII DPR RI sehingga subsidi listrik untuk tahun berjalan RAPBN-P 2014 mencapai Rp 86,84 triliun (asumsi kurs Rp 11.700/USD). Dengan demikian, target harga keekonomian TTL diharapkan bisa tercapai hingga akhir tahun ini.

Di sisi lain dari penghapusan subsidi ini akan digunakan untuk membangun infrastruktur listrik desa dimana akan dibangun 3 juta sambungan baru setiap tahun. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik untuk menambah sambungan listrik baru tak perlu memakai Bahan Bakar Minyak (BBM), namun harus mengutamakan sumber daya local seperti angin, air, dan matahari.

Langkah pemerintah dalam menghapus subsidi ini justru membuat PLN kembali dalam jalurnya yang tak hanya sekedar melayani public tetapi juga fokus pada profit oriented. Dengan keuntungan yang diperoleh, PLN bisa semakin mengekspansi pasar, memasang jaringan baru, meningkatkan layanan, dan merekrut tenaka kerja baru. ni tak lepas dari posisi PLN yang masih memonopoli distribusi listrik ke masyarakat. Karena posisi monopoli inilah, subsidi tetap diberikan kepada kelompok tertentu sebagai wujud dari PSO. Penghapusan subsidi untuk mencapai harga keekonomian TTL ini sebagai langkah persiapan jika nanti ada pihak swasta diijinkan mendistribusikan listrik.

Dengan demikian maka PLN dapat leluasa melaksanakan bisnisnya tanpa harus disubsidi oleh pemerintah sehingga bisa berusaha secara profesional dengan Internal Rate of Return (IRR) atau tingkat pengembalian modal yang wajar untuk tumbuh dan berkembang. Di sisi biaya PLN punya cukup uang untuk membayar biaya produksi dan melakukan investasi dalam melayani kebutuhan listrik masyarakat. Di sisi pendapatan, tarif listrik harus sesuai dengan nilai keekonomiannya. Itulah idealnya bagi PLN. Kalau tanpa subsidi, lalu bagaimana dengan masyarakat berpenghasilan rendah?. Untuk masyarakat berpenghasilan rendah bisa diberi subsidi langsung kepada individu masing-masing. Bukan subsidi ke produk (listrik) yang disalurkan lewat PLN.

Dengan dicabutnya subsidi listrik bagi kalangan mampu, PLN bisa terlepas dari keterbatasan investasi. Dengan terjaminnya investasi, PLN bisa melayani kebutuhan listrik bagi masyarakat banyak, memerdekakan lebih banyak orang dari kegelapan tanpa listrik, memerdekakan masyarakat dari pemadaman.

Dari sisi hulu di pembangkitan, PLN juga terus melakukan upaya efisiensi dengan mengganti minyak yang mahal dengan energi primer lainnya antara lain dengan mengoperasikan PLTMG (Pusat Listrik Tenaga Mesin Gas) di Tanjung Pinang, pulau Bintan 2×3 MW dan di pulau Bawean 3×1 MW. PLTMG ini digerakkan dengan gas untuk menggantikan pembangkit diesel yang digerakkan dengan minyak solar. Seperti di Bawean, gas dalam bentuk CNG (compressed natural gas) dikirim dari Gresik dengan kapal laut ke Bawean. Kegiatan ini sudah menghemat biaya operasi PLN sebesar Rp 1,5 miliar/bulan. Realisasi Sambungan Listrik Baru Capai 30%. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi sambungan listrik baru Januari-April 2014 telah mencapai 900.000 sambungan. Realisasi ini sudah mencapai 30% dari total yang ditargetkan mencapai 3 juta sambungan baru (rumah).

 Baca Juga :

Tips Untuk Menghemat Air, Energy, Serta Tagihan Anda

Cara Menghemat Pemakaian Bahan Bakar Mobil