Aspek Hukum, Etika Dan Sosial Dari Bioteknologi

Negara-negara maju dan negara-negara berkembang memiliki opini/pendapat yang berbeda-beda mengenai isu obat generik. Negara-negara maju memiliki perlindungan yang kuat untuk obat yang sudah dipatenkan karena mereka memiliki banyak usaha/bisnis di bidang kepemilikan obat paten dan hampir 90% dari perusahaan-perusahaan obat berasal dari Amerika, Eropa dan Jepang. Di sisi lain, negara-negara berkembang dengan income perkapita yang rendah, sangat kesulitan untuk membeli obat-obatan yang sudah dipatenkan dan mahal.

Sehingga mereka menolak untuk membeli obat-obatan yang mahal tersebut karena mereka tidak memiliki sumber finansial/daya beli yang tinggi untuk obat-obatan mahal dan kekurangan kapasitas untuk berinovasi membuat obat-obatan yang dapat dipatenkan secara internasional. Oleh karena itu, Negara-negara berkembang adalah pengguna/pembeli bukan pemilik paten dan obat-obatan tersebut. Namun, ada salah satu contoh menarik dari kasus Bayer. Kasus Bayer yang terjadi di India menyangkut aspek legal/hukum, politik dan sosial budaya mengenai ketersediaan obat-obatan dan etika moral dari paten serta hal ini menjadi isu yang terus diperdebatkan di negara-negara berkembang.Walaupun Bayer menuntut litigasi hukum untuk obat-obatan yang sudah dipatenkannya selama beberapa tahun, pabrik Natco di India tetap mulai memproduksi obat generik dari obat patent yang dimiliki Bayer (yaitu Soranefib, obat untuk kanker) dan sudah dijual dengan harga yang lebih murah di India. Melihat kasus hukum peradilan antara Bayer dan Natco, negara-negara berkembang lain sudah seharusnya dapat membuat atau membeli obat-obatan generik yang murah dan mendapat akses untuk obat-obatan tersebut (lihat tabel 1, 2, 3, 4 dan gambar 1 dan 2 untuk lebih detailnya).

Kemudian, puskesmas dapat memiliki akses untuk obat-obatan murah tersebut karena produk-produk kesehatan memiliki harga yang tidak sama dengan produk-produk mahal lainnya (produk mewah seperti mobil, komestik dll), karena kesehatan dan akses terhadap obat-obatan adalah hak setiap orang baik dari negara maju atau pun negara berkembang. Deklarasi Doha yang menolak deklarasi TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights from World Trade Organization) karena memberi perlindungan yang seutuhnya terhadap kesehatan masyarakat dan mendapat akses untuk obat-obatan generik. Deklarasi Doha juga kurang mendukung perlindungan hak asasi intelektual/paten dari obat-obatan yang mahal tersebut.Oleh karena itu, negara-negara berkembang seharusnya membeli atau memproduksi obat-obatan generik atau alternatif yang lebih murah dengan menciptakan kebijakan publik dengan menggunakan lisensi obat-obatan generik, sehingga dapat memberikan akses yang sama untuk obat-obatan demi kesehatan masyarakat luas.

Table 1. Some recent cases of Compulsory Licensing (Khor, 2007)

 Table 2. The availability of medicines in 40 developing countries (Cameron et al., 2011)

Figure 1.Projections of Mortality and Burden of Disease, 2004-2030 (WHO, 2012)

Source: Chaves& Oliveira, 2007.

Table 4. CL episodes by year and country (Beall and Kuhn, 2012)

Note: CL = compulsory licensing, VL = voluntary licensing

 Author :

Maria Prihtamala Omega, saat ini sebagai penasihat di Universitas Surya, dan sedang menjalani studi untuk gelar Dr. Biotechnology di Universitas tersebut. Pernah juga menjabat Asisten di IPB (Bogor), tutor di UQ (Australia) dan Dosen UPH (Jakarta).